Asistensi Penyusunan RKPDESA dan RAPBDes Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip/azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,  Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa  merupakansatu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

 

Untuk itu guna menghasilkan sebuah dokumen RKPDesa tahun 2018 yang akuntabel, maka Tim Penyusun RKP Desa Mrutuk yang di Ketuai oleh Sekretaris Desa (Sdr. Lumaji) bersama anggota senantisa melakukan koordinasi dan singkronisasi atas hasil Musdes yang telah dilakukan beberapa minggu lalu. Hal ini dilakukan agar ketersediaan anggaran di Pos Pendapatan APBDesa dapat dijabarkan secara proporsional kedalam belanja Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Terkait teknis penyusunan, agar menghasilkan dokumen yang lengkap dan benar, kami selalui berkoordinasi dan konsultasi dengan pejabat teknis Kecamatan Widang (Kasi Pemas) dan atau Pendamping Desa.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Sdr. Rudy Ermawan, S Sos (Kasi Pemas) ketika saat pendampingan di Desa Mrutuk, “penyusunsn dokumen RKP Desa tidak boleh dibuat secara asal-asalan, harus disusun melalui proses dan mekanisme yang benar, berpedoman pada peraturan perundangan atau pedum/juknis yang berlaku. Bilamana Pemerintah desa mampu membuat dokumen RKP Desa dengan benar, maka akan menghasilkan perencanaan anggaran di APBDesa tahun berikutnya dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan yang SMART akan meminimalisir timbulnya masalah dikemudian hari, imbunya.

Sampai berita ini ditulis pemerintah Desa Mrutuk telah menyiapkan Rancangan peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran dan Belanja Desa 2018.

 

 

 

 

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)